Nggempo : Jalan Simpasai-Wilamaci Dikerjakan Pemprov NTB 2020

Bima, Bimakini.- Pemerintah Kabupaten Bima melalui Kadis PUPR Kabupaten Bima Ir. H. Nggempo, MMT, menjelaskan soal jalan Wilamaci Kecamatan Monta yang rusak. Jalan tersebut tanggungjawab Pemerintah Provinsi NTB. Di tahun 2020 ini, jalan Simpasai – Wilamaci akan dikerjakan sepanjangan 4,70 km dengan anggaran Rp. 5 Miliar.

“Jalan Wilayah Wilamaci Monta yang rusak itu adalah jalan provinsi, bukan jalan daerah. Akan dikerjakan tahun 2020 oleh Pemprov,”ujar Nggempo, Senin (17/2).

Kata Nggempo, Pemerintah Provinsi NTB tidak hanya mengerjakan jalan Simpasai-Wilamaci, namun juga Tawali-Sape, Bima-Tawali, Karumbu-Sape, Sila-Bajo, Talabiu-Simpasai, Sampungu-Kiwu, dan 17 Jembatan.

“Dalam rencana penggunaan dan kebutuhan saja, di wilayah Kabupaten Bima menyerap Rp.199 Miliar, dibandingkan kota lain, ruas provinsi dan jembatan banyak di Kabupaten Bima,”katanya.

Kata dia, hasil rakor di provinsi terkait rencana penanganan dan pembiayaan infrastruktur, 70 persen alokasinya di Pulau Sumbawa dan 30 persen di Pulau Lombok.

“Provinsi merencanakan pekerjaan mulai 2020 dan target tuntas 2022, anggaran bersumber pendanaan DAK, Hibah APBN dan Tahun jamak APBD Provinsi NTB,”jelasnya.

Dia berharap, masyarakat bersabar. Pemerintah Provinsi akan segera mengerjakan setiap ruas jalan yang sudah dianggarkan dan masuk perencanaan.

“Kita harus bisa membedakan jalan ruas milik daerah dan ruas milik provinsi, kami tetap akan prioritaskan jalan daerah yang membutuhkan perhatian Pemerintah Daerah,” katanya. (MAN)

Anggaran Rp6 Miliar Untuk Jalan Lintas Tente Karumbu Dikerjakan Tahun ini

KABUPATEN BIMA – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bima akan merealisasikan perbaikan kondisi jalan Lintas Tente Karumbu yang rusak parah di tahun 2020 ini. Pekerjaan jalan ini akan dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp6 miliar.
Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bima Ir. Nggempo melalui Kabid Binamarga Junaidi menjelaskan,  pekerjaan jalan Lintas Tente Karumbu sudah dialokasikan melalui APBD Kabupaten  Bima tahun 2020 dengan nilai anggarannya sebesar Rp6 miliar. 
“Insya Allah akhir bulan April  2020 mulai dikerjakan,” jelas Junaidin di ruang kerjanya, Senin (10/2/2020).
Menurut junaidin, saat ini sedang dalam pelaksaan tender dan kontrak pekerjaannya. Anggaran untuk jalan tersebut memang tidak bisa dikerjakan dengan anggaran yang sedikit dan pekerjaannya nanti akan diliat pada kondisi jalan mana yang perlu diperbaiki. 
“Kalau anggarannya sedikit tidak mungkin kita kerjakan semua. Dan pekerjaannya dilakukan juga pada perbaikan sesuai dengan kondisi jalan yang rusak. Sementara anggaran dalam pekerjaan perbaikan jalan tersebut telah dianggarkan sebesar Rp6 miliar di tahun ini,” terangnya. (RED)

Jalan Pandai-Risa Dianggarkan Rp.4 Miliar, Tinggal Tunggu Proses Tender

Bima, Bimakini.- Pemerintah Kabupaten Bima melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), telah menganggarkan peningkatan jalan lintas Pandai-Risa Kecamatan Woha sebanyak Rp. 4 Miliar untuk tahun 2020. Pengerjaannya setelah proses tender selesai.

“Kami harap masyarakat Desa Pandai bisa bersabar, jalan tersebut sudah dianggarkan sebanyak 4 Miliar tahun 2020 ini, kami menunggu proses tender yang sudah berjalan,” jelas Kadis PUPR Kabupaten Bima, Ir. H. Nggempo, MMT, Rabu (12/2).

Kata Nggempo, peningkatan jalan Desa Pandai sudah diprioritaskan akan dikerjakan tahun ini. Hal itu sebagai jawaban atas aksi warga pertengahan tahun 2019 lalu.

“Ini atas perintah langsung Bupati Bima, Umi Dinas sudah turun langsung mengecek lokasi lebih dari satu kali. Jalan tersebut diprioritaskan, itu perintah Bupati,” tegas Nggempo.

Dia  mengaku, sebenarnya peningkatan jalan itu ingin kerjakan di APBD Perubahan 2019. Tetapi mengingat devisit anggaran perubahan, terpaksa dialihkan pada APBD murni 2020.

“perencanaan peningkatan jalan tersebut sudah ada dana DAK 2020, akan segera dilaksanakan tahun ini,  masyarakat bisa mengecek melalui sirup secara online,” terangnya.

Nggempo berharap kepada masyarakat pandai, supaya bersabar menunggu hasil tender yang sedang dilakukan. Sebab tidak bisa dikerjakan seperti membalikkan telapak tangan.

“Bupati Bima mengatensi setiap kondisi kerusakan infrastruktur yang ada di Kabupaten Bima, hanya saja kekurangan anggaran membuat perencanaan yang maksimal menjadi kendala,”katanya. (MAN)

Pembongkaran 10 Bangunan di Rasabou Sape Sempat Diprotes

Bima, Bimakini.- Pemerintah Lanupaten Bima melalui Dinas PUPR, didampingi Muspika Kecamatan Sape, TNI, POLRI dan BRIMOB, membongkar 10 bangunan yang berdiri diatas saluran irigasi di Desa Rasabou Kecamatan Sape, Senin (10/2)

“Sesuai hasil rakor sebelumnya, hari ini kami melakukan pembongkaran 10 unit bangunan yang terdiri diatas saluran irigasi di Desa Rasabou, Kecamatan Sape,”jelas Kadis PUPR Ir. H. Nggempo, MMT

Kata dia, pihaknya juga didampingi Camat Sape, UPT, TNI, POLRI dan BRIMOB. Pembongkaran dilakukan secara manual.

“Sempat diprotes oleh pemilik bangunan, mempertanyakan kenapa tidak bangunan lain juga, namun sudah kita jelaskan akan dilakukan secara bertahap dan berlaku adil,”ujarnya.

Kata Nggempo, pembongkaran ini merujuk pada Peraturan Pemerintah PU Nomor 08/PRT/M/2015 tentang penetapan sempadan irigasi, bahwa garis sempadan irigasi paling sedikit (1 meter) diukur dari tepi ruang irigasi (parit).

Lanjut Nggempo, merujuk pada UU nomor 26 Tahun 2007 tentang penetapan ruang dan peraturan pemerintah nomor 10 tahun 2015, tentang penyelenggaraan penataan ruang pasal 182 ayat 2 d.

“Salah satu jenis pelanggaran pemanfaatan ruang adalah menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum,”terangnya.

Selain itu juga, pemanfaatan ruang atau bangunan pada ruang sembadan irigasi mengakibatkan aliran pada saluran irigasi tidak lancar dan dapat mengakibatkan banjir sehingga menimbulkan kerugian bagi masyarakat sekitar.

Aturan sudah jelas, berkaitan dengan pelanggaran tata ruang terhadap 10 bangunan itu, sehingga tidak ada lagi alasan bagi pemilik bangunan tidak mengindahkan keputusan yang ada, kami sudah memberi kesempatan kepada pemilik bangunan untuk mengosongkan bangunan tersebut,”jelasnya. (MAN)

Dinas PUPR Kabupaten Bima siap Bongkar Bangunan Salahi Aturan di Rasabou – Sape

Bima, Bimakini.- Pemerintah Kabupaten Bima melalui Dinas PUPR menggelar rapat koordinasi (Rakor) tentang pembongkaran bangunan diatas saluran irigasi di Desa Rasabou, Kecamatan Sape, Rabu (5/2). Rakor tersebut dihadiri Tim Penertiban Kabupaten Bima, Camat Sape dan Muspika, pemilik bangunan, perwakilan Balai PSDAH wilayah sungai Pulau Sumbawa dan masyarakat.

Kadis PUPR Kabupaten Bima Ir. H. Nggempo, MMT menjelaskan, merujuk pada Permen PU Nomor 08/PRT/M/2015 tentang penetapan sempadan irigasi, bahwa garis sempadan irigasi, bahwa garis sempadan irigasi paling sedikit 1 meter diukur dari tepi ruang irigasi (parit).

Lanjut Nggempo, merujuk pada UU Nomor 26 2007 tentang penetapan ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2015, tentang penyelenggaraan penataan ruang pasal 182 ayat 2 d. “Salah satu jenis pelanggaran pemanfaatan ruang adalah menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum,”jelasnya, Kamis (6/2).

Selain itu, pemanfaatan ruang atau bangunan pada ruang sembadan irigasi mengakibatkan aliran pada saluran irigasi tidak lancar. Hal itu dapat mengakibatkan banjir, sehingga menimbulkan kerugian bagi masyarakat sekitar.

“Berdasarkan hasil kesepakatan pada rapat pembahasan bangunan diatas bangunan irigasi pada 1 Juli 2019, bahwa pemilik bangunan akan melaksanakan pembongkaran secara sukarela selambat-lambatnya November 2019, namun sampai hari ini belum terealisasikan,”ujarnya.

Kata dia, aturan sudah jelas, berkaitan dengan pelanggaran tata ruang terhadap 10 bangunan itu. Tidak ada lagi alasan bagi pemilik bangunan tidak mengindahkan keputusan yang ada.

“Kesepakatan hasil rapat, pembongkaran akan dilaksanakan 10 Februari 2020, kami akan memberi kesempatan kepada pemilik bangunan untuk mengosongkan bangunan tersebut,”jelasnya.

Pembongkaran dilakukan secara manual mulai dari lantai 3 hingga 1 . (MAN).

Dinas PUPR Kabupaten Bima Fasilitasi Serah Terima TPM dan BIMTEK Masa Kerja 2020

Bima, Bimakini.- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bima, memfasilitasi serah terima tenaga pendamping masyarakat (TPM) sekaligus BIMTEK untuk masa kerja 2020. Penyerahan dilakukan oleh kepala Bidang Perencanaan wilayah dan Pembangunan insfrastruktur dari Bappeda Provinsi NTB dihadiri konsultan ISAI NTB, Rabu (5/2)

Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bima Ir. H. Nggempo, MMT menjelaskan, kegiatan ini adalah serah terima tenaga pendamping masyarakat (TPM) sekaligus Bimtek untuk masa kerja 2020.

“Penyerahan ini dilakukan oleh Kepala Bidang Perencanaan wilayah dan Pembangunan infrastruktur dari Bappeda Provinsi NTB dihadiri konsultan ISAI NTB, “ jelas Kadis PUPR Nggempo

Kata dia, TPM ini dibawah program IPDIP program pengembangan dan pengembangan dan pengelolaan irigasi partisipatif terpadu yang dilaksanakan oleh 3 OPD yaitu PUPR, Bappeda dan Pertanian.

“Tugas utama TPM ini adalah mendampingi kelompok-kelompok tani di desa sehingga nanti petani mampu atau mandiri dalam hal mengelola operasi jaringan irigasi,” jelasnya.

“Misalnya ada rehab kecil, merekalah yang melakukan, jadi tidak harus menunggu dari Dinas atau Pemerintah Daerah,” ujarnya.

Katanya, mereka akan melakukan tata kelola air, misalnya ada salah yang diairi, sama-sama ingin mendapatkkan air. Mereka inilah yang akan menata, mengelola, membagi, sehingga air terbagi rata sesuai jadwal masing-masing.

“Kekurangan air selama ini atau terjadi perebutan air akan dikelola sendiri oleh petani setiap irigasi atau setiap DAM yang ada di wilayah,” katanya.

Kata dia, program ini sudah berjalan 2 tahun dan berakhir di tahun 2023, TPM yang berjumlah 14 orang ini direkrut Pemerintah Provinsi NTB, yang diterimakan di Kabupaten Bima untuk bermitra dengan PUPR, Bappeda dan Pertanian

“Tugas TPM ini adalah merancang Profil Sosial Ekonomi teknik kelembagaan, dalam hal memfasilitas, membantu masyarakat dalam hal pengelolaan air irigasi,” pungkasnya.

Jembatan dan Jalan di Desa Tangga Baru Segera Diperbaiki

Bima, Bimakini.- Pemerintah Kabupaten Bima melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
(PUPR), akan segera mengerjakan peningkatan jalan lintas Pantai Rontu dan perbaiki Jembatan
penghubung Dusun Tangga Baru dengan Dusun Tanjung Baru Desa Tangga BAru Kecamatan Monta.
Pekerjaan dua item itu menggunakan APBD tahun 2020.

“Kami akan segera kerjakan peningkatan jalan lintas Pantai Rontu dan memperbaiki Jembatan
penghubung Dusun Tangga Baru dengan Dusun Tanjung Baru Desa Tangga Baru Kecamatan Monta,”
jelas Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bima Ir. H. Nggempo, MMT di ruang kerjanya, Selasa (4/2).

Dia mengaku, kerusakan jembatan itu memunculkan aksi demo beberapa waktu lalu. Sebagai bentuk
tindak lanjut merespon aspirasi masyarakat, pihaknya langsung turunkan Tim ke Lapangan.

“Bupati Bima meminta untuk diprioritaskan, makanya prosesnya sampai sekarang sedang dalam
tahap lelang, kami kerjakan menggunakan APBD 2020,”jelasnya.

Saat masyarakat demo, Nggempo menandatangani surat pernyataan, Hal itu sebagai respon
Pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat.

“Pembangunan jembatan anggaran digunakan Rp.1Milyar sementara peningkatan jalan Rp.1,58 M,”
sebutnya.

Lanjut dia, setelah proses lelang ini, pihaknya langsung SPK dan tanda tangan kontrak. Agar pekerjaan
tidak lagi menunggu waktu lama, sebab jembatan itu menjadi akses utama masyarakat.

“Kami perkirakan akan dikerjakan pertengahan Maret, tergantung proses pelenangan yang sedang
kami genjot ini,”ujarnya. (MAN)

Dinas PUPR Kabupaten Bima akan Sosialisasi Penataan Ruang

Bima, Bimakini.-Kepala Dinas PUPR melalui Kabid Tata Ruang, Dadang Erawan ST, ME tahun 2020
ini akan melakukan sosialisasi tata ruang pada enam Kecamatan di Kabupaten Bima yang dinilai
banyak melanggar.

“Tahun 2020 ini kami akan sosialisasi Tata Ruang pada enam kecamatan yaitu kecamatan Tambora,
Sanggar, Woha, Palibelo, Bolo, Madapangga, Wera dan Lambitu,” jelasnya, Senin (27/1)

Kata Dia, Kecamatan yang akan dipilih untuk sosialisasi karena banyak melanggar tata ruang. “Kami
sosialisasi supaya masyarakat mengetahui, dan tidak membangun bangunan yang menyalahi aturan
dan ketentuan yang berlaku,” katanya.

Kata dia, penataan ruang diselenggarakan untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman,
produktif dan berkelanjutan. Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan.

“Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan
memperhatikan sumber daya manusia,”terangnya.

Kata dia, penataan ruang dimaksudkan agar terwujud perlindungan fungsi ruang dan pencegahan
dampak negatif terhadap lingkungan. menyusun rencana tata ruang sesuai prosedur, menentukan
rencana struktur ruang dan pola dan ruang yang berkualitas.

“Menyediakan landasan spasial bagi pelaksana pembangunan sektoral dan kewilayahan untuk
mencapai kesejahteraan masyarakat yang diatur dalam PP Nomor 15 Tahun 2010,”Jelasnya.

Selain itu, izin mendirikan bangunan (IMB), merupakan salah satu persyaratan untuk pendirian IMB
baru dapat diberikan oleh Pemda apabila bangunan yang diajakan didirikan telah memenuhi
persyaratan ketentuan tembus dan administrasi.

“Persyaratan bangunan antara lain tidak mengganggu ketertiban umum memenuhui aspek tata ruang,
tidak mengganggu kelestarian lingkungan dan sesuai persyaratan arsitektur yang berlaku dan
bangunan memenuhi aspek keamanan, kemusnahan dan kesehatan,”pungkasnya. (MAN)

Sigap, Dinas PUPR Kabupaten Bima Keruk Sedimentasi di Jembatan Tambe

Bima, Bimakini.- Jajaran Dinas Pekerjaan Umum dan Pentaan Ruang (PUPR) Kabupaten Bima, membersihkan dan mengeruk sedimentasi dan penumpukan sampah pada tiang jembatan hulu bendung daerah irigasi Ncangakai Ncoha Desa Tambe Kecamatan Bolo, Selasa (28/1). alat berat dikerahkan untuk membersihkannya.

Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bima, Ir. H. Nggempo, MMT, menjelaskan, memasuki musim hujan, material batu dan kayu kerab dibawa air dari dataran tinggi ke rendah. akibatnya terjadi sedimentasi dan penumpukan sampah disaluran irigasi dan sungai.

“Menggunakan alat eksavator amphibi, kami membersihkan sedimentasi dan penumpukan sampah pada tiang jembatan hulu bendung daerah irigasi Ncangakai Ncoha Desa Tambe Kecamatan Bolo akibat banjir, tujuannya untuk mengantisipasi dampak banjir yang lebih besar, “jelasnya.

Kata dia, sedimentasi dan penumpukan sampah pada tiang jembatan, disebabkan banjir Desember 2019 lalu. “Kegiatan pembersihan ini untuk menghindari dampak banjir berupa Back Water dan kerusakan jembatan,”katanya.

kegiatan ini, kata dia, atas kerjasama dan kooordinasi Dinas PUPR Kabupaten Bima dan Tim Posko IV Pemantau Bencana Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara 1 (BWS NT 1).

“Setiap kegiatan seperti ini tidak bisa kami kerjakan sendiri, butuh kerjasama semua elemen termasuk bidang yang berwenang di Bidang sungai yaitu BWS, “Jelas pria asal kecamatan Bolo itu.

Dia berharap, saat bekerja di lapangan seperti ini, masyarakat dapat mendukung dan memberikan support. agar petugas dapat bekerja maksimal.

“Kami meminta dukungan dan kerjasama semua masyarakat, kedepan kami akan melakukan pengerukan di tempat lain yang perlu ditangani untuk kemaslahatan dou labo dana mbojo,” ujarnya. (MAN)